PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) 'PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH JAWA TENGAH (PWA) 'DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Asep, Setiawan PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) 'PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH JAWA TENGAH (PWA) 'DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) 'PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH JAWA TENGAH (PWA) 'DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.

Text 3. ASEP.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB)

Abstract

Lembaga bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 perihal bantuan hukum. lembaga bantuan hukum (LBH) 'Aisyiyah PWA Jawa Tengah ini berfokus pada isu wacana perempuan dan anak. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hak-hak anak antara lain yaitu hak untuk dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Kekerasan yang terjadi pada anak salah satunya berupa kekerasan seksual . Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terbatas pada hubungan seksual saja akan tetapi juga dapat berupa tindakan-tindakan yang menunjuk pada kegiatan seksual . Proses pendampingan anak korban kekerasan seksual lembaga bantuan hukum (LBH) 'Aisyiyah PWA Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak. kendala yang dihadapi pada pendampingan ialah: transportasi, jumlah relawan yang terbatas, biaya , komunikasi, tantangan serta ancaman ketika melakukan advokasi, belum mempunyai model penguatan psikis serta mental spiritual.

Actions (login required)

View Item