ANALISIS KESIAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI SURAKARTA DALAM PENERAPAN AKTA JUAL BELI ELEKTRONIK (AJB-E) DAN IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA STUDI SAMPEL KANTOR NOTARIS DAN PPAT MAHMUD S.H., M.Kn

ANGELITA, MARSHA AURELIA (2026) ANALISIS KESIAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI SURAKARTA DALAM PENERAPAN AKTA JUAL BELI ELEKTRONIK (AJB-E) DAN IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA STUDI SAMPEL KANTOR NOTARIS DAN PPAT MAHMUD S.H., M.Kn. Other thesis, Universitas Islam Batik Surakarta.

Text Marsha Aurelia Angelita.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surakarta dalam penerapan AJB-E dan menganalisis implikasi tanggung jawab hukum PPAT akibat penerapan AJB-E. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan PPAT di Kota Surakarta. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, kesiapan PPAT di Kota Surakarta belum optimal. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Radbruch, peraturan belum memberikan perlindungan yang jelas, sarana seperti server dan Tanda Tangan Elektronik belum memadai, dan budaya kerja masih konvensional. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum Kelsen, tanggung jawab PPAT menjadi lebih berat karena adanya surat pernyataan dan jejak digital tanpa diimbangi perlindungan. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Friedman, substansi, struktur, sarana, dan budaya hukum belum mendukung efektivitas AJB-E. Kedua, implikasi tanggung jawab hukum PPAT adalah tanggung jawab yang semakin luas hingga pada kebenaran data elektronik, meningkatnya risiko gugatan perdata, pidana, dan administratif, kekosongan aturan pembagian tanggung jawab, serta terhambatnya implementasi digitalisasi pertanahan. Kesiapan PPAT di Kota Surakarta dalam penerapan AJB-E belum optimal dan tanggung jawab hukum PPAT menjadi lebih luas dan berat. Pemerintah perlu segera membenahi regulasi dan infrastruktur agar tujuan efisiensi AJB-E dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item