KAJIAN PUTUSAN NOMOR 141/G/2018/PTUN.SMG TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERUPA PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA ASAL KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK DALAM PEWARISAN

Nur Ayu, Alamal Huda KAJIAN PUTUSAN NOMOR 141/G/2018/PTUN.SMG TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERUPA PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA ASAL KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK DALAM PEWARISAN. KAJIAN PUTUSAN NOMOR 141/G/2018/PTUN.SMG TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERUPA PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA ASAL KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK DALAM PEWARISAN.

Text Nur Ayu Alamal Huda.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Duduk perkara dan pertimbangan hakim memutus perkara gugatan melanggar atas peralihan hak atas tanah harta asal kepada pihak yang tidak berhak dalam pewarisan dalam Putusan Nomor 141/G/2018/Ptun.Smg. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif, analisis data menggunakan analisis kualitatif deskripsi, analisis data yang bersifat content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Duduk perkara gugatan melanggar hukum disebabkan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah peninggalan orang tuanya. Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) dalam menerbitkan obyek sengketa telah menerima dokumen sebagai dasar peralihan hak milik dengan dasar Akta Hibah terdapat cacat hukum. Penggugat dan ahli waris warsosudarmo tidak pernah menghadap PPAT untuk melakukan pembuatan Akta Hibah. Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan. 2) Pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena pendaftaran tanah atau peralihan hak tidaklah didasarkan pada data yuridis yang sebenarnya yang mengandung cacat subtansi karena Tergugat terbukti telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan pendaftaran atau peralihan hak tanah, Tergugat dapat mengecek kebenaran data yuridis yang disajikan oleh PPAT dan karenanya terhadap objek sengketa a quo haruslah dibatalkan.

Actions (login required)

View Item